Dewan Kesenian Indramayu, Catatan Sarasehan Budaya Menuju Musyawarah Seni

Kegiatan Sarasehan Budaya Dewan Kesenian Indramayu, Sabtu 12 Februari 2022 (Dok. Panitia).


Indramayu memiliki Dewan Kesenian Indramayu, organisasi yang menaungi berbagai jenis kebudayaan dan kesenian di Kota Mangga. Diharapkan organisasi ini bisa membantu menumbuhkembangkan serta menjadi wadah aspirasi para seniman dan budayawan. 


Dewan Kesenian Indramayu atau yang disingkat DKI belum lama ini menggelar Sarasehan Budaya DKI pada Sabtu 12 Februari 2022 lalu menyambut Musyawarah Seni atau pemilihan ketua baru organisasi tersebut.

 

Sarasehan Budaya ini mengundang 3 pembicara yaitu Hadi Santosa Farhan selaku pengamat seni, Supali Kasim pemerhati budaya Indramayu, dan H. Caridin, S.Pd., M.Si. selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

 

Kegiatan di selasar Sekretariat Dewan Kesenian Indramayu itu membahas arah DKI ke depannya di kepengurusan baru nanti. Kepengurusan lama memiliki 8 komite sesuai jenis kesenian dan kebudayaan.

 

8 komite itu adalah Sastra, Seni Tari, Seni Rupa, Musik, Teater, Seni Tradisi, Multimedia, dan Filsafat dan Komunikasi Seni.

 

Pamflet Sarasehan Budaya Dewan Kesenian Indramayu, Sabtu 12 Februari 2022 (Dok. Panitia).

 

Catatan kegiatan Sarasehan Budaya ini dibuat penulis berkaitan dengan hasil diskusi yang mengundang 3 pembicara tersebut. Berikut catatan penulis:

 

1.    Legalitas 

 

DKI memerlukan legalitas agar dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pengajuan dana, hal itu bisa memudahkan langkah tersebut.

 

Organisasi membutuhkan legalitas ini untuk menunjang jalannya kegiatan. Terlepas dari sifatnya yang menampung aspirasi serta bukan pelestari secara langsung dari kesenian dan kebudayaan tersebut, DKI tetap membutuhkan legalitas.

 

2.    Pihak dinas terbuka

 

Keterbukaan pihak Disdikbud ini disampaikan H. Caridin yang diwakili Kabid Kebudayaan Disdikbud. Dinas terkait menyebut pihaknya siap berdialog tentang apapun kebutuhan DKI di Indramayu.

 

Hal sama juga berlaku saat membahas kebijakan yang akan dikeluarkan pihak pemerintah dan dinas terkait. Dialog akan terus dilakukan.

 

Para pemateri Sarasehan Budaya Dewan Kesenian Indramayu, Sabtu 12 Februari 2022 (Dok. pribadi).

 

3.    DKI tidak sama dengan DKJ

 

Sekilas kita akan mengingat Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) saat mendengar nama dewan kesenian yang ada di Indramayu. Keduanya ternyata memiliki keterkaitan tidak langsung.

 

Dalam sejarah, berdirinya DKJ adalah asal usulan para seniman dan budayawan di Jakarta yang segera diakomodasi secara langsung serta disahkan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, pada 7 Juni 1968.

 

Berdirinya DKI memang atas dasar usulan seniman dan budayawan di Indramayu, namun peran pemerintah saat itu tidak serta merta langsung mengesahkan melalui legalitasnya. Hanya ada dukungan moral dan pendanaan yang tidak secara resmi.

 

Karena tidak terkait DKJ, maka pendirian dewan kesenian di tingkat kabupaten atau provinsi juga tidak dipengaruhi sebab atau mendapat fasilitas sama dari pemerintah.

 

Keterangan: artikel ini ditulis atas pengalaman dan pengetahuan pribadi, bukan tidak mungkin masih banyak informasi yang belum disampaikan seluruhnya.

Next Post Previous Post