DPR: Soal Mudik, Pemerintah Jangan Buat Masyarakat Bingung!
Editor:
Ilham Gunawan
| Redaksi |
| Ilustrasi para pemudik |
prokompimindramayu.blogspot.com, Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait mudik dinilai terlalu ambigu dan hanya membingungkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi V Nurhayati Monoarfa. Dirinya juga meminta agar pemerintah bisa dengan tegas melarang mudik dengan aturan yang jelas.
"Untuk sekarang ini, yang dibutuhkan adalah keputusan yang jelas. Jangan ambigu. Boleh atau tidak boleh. Bilang boleh tapi diperketat, akhirnya masyarakat sendiri yang bingung," kata Nurhayati, dalam diskusi telekonferensi Instran, Minggu (12/4/2020).
Nurhayati mempertanyakan untuk apa memberikan bantuan sosial jika tidak melarang mudik. Sementara pemerintah sudah menganggarkan dana untuk menahan mudik.
"Untuk apa lakukan intervensi seperti BLT dan lain-lain, jika tidak melarang. Itu cukup untuk menahan masyarakat," lanjut Nurhayati.
Belum lagi dengan ancaman penyebaran virus Corona ke daerah. Dirinya khawatir, apabila virus terbawa pemudik dan bisa tersebar, banyak daerah yang tidak siap. Apalagi di daerah tidak sedikiy yang memiliki keterbatasan anggaran, bahkan alat dan tenaga medis.
"Tidak sedikit daerah yang belum mampu karena keterbatasan anggaran, termasuk alat medis juga terbatas. Tenaga medis juga tidak banyak. Malah ada satu daerah yang memiliki ventilator hanya satu, padahal itu sangat dibutuhkan," papar Nurhayati.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi V lainnya Syarief Abdulah, ia mengatakan jika perlu ada sanksi diberikan untuk yang nekat mudik. Apalagi jika pemudik berangkat dari kawasan zona merah Corona seperti Jabodetabek.
"Harus ada sanksi untuk yang mudik, untuk menghindari transfer (covid-19) dari Jabodetabek ke luar daerah. Apalagi Jabodetabek termasuk redzone," ungkap Syarief dalam kesempatan yang sama.
"Tidak sedikit daerah yang belum mampu karena keterbatasan anggaran, termasuk alat medis juga terbatas. Tenaga medis juga tidak banyak. Malah ada satu daerah yang memiliki ventilator hanya satu, padahal itu sangat dibutuhkan," papar Nurhayati.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi V lainnya Syarief Abdulah, ia mengatakan jika perlu ada sanksi diberikan untuk yang nekat mudik. Apalagi jika pemudik berangkat dari kawasan zona merah Corona seperti Jabodetabek.
"Harus ada sanksi untuk yang mudik, untuk menghindari transfer (covid-19) dari Jabodetabek ke luar daerah. Apalagi Jabodetabek termasuk redzone," ungkap Syarief dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, imbauan hanya akan memakan waktu dalam memberikan pengertian ke masyarakat. Sementara itu hal ini (pandemik covid-19) sudah mendesak.
"Jika sebatas diimbau, diberi pengertian, hanya akan memakan waktu edukasi yang tidak sebentar, ini mendesak, kemarin saja sudah banyak yang mudik," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa saat ini masih ada potensi terkait pelarangan mudik. Pihaknya dan Kemenko Maritim dan Investasi, masih akan melihat perkembangan dampak pandemi virus ini.
"Hingga kini dengan rapat Kemenko Maritim, jika perkembangan COVID-19 semakin banyak atau dinamikanya berat sekali, bisa saja akan ada larangan (mudik). Tapi sampai saat ini, keputusan terkait mudik berupa imbauan saja, belum ada pelarangan," ungkap Budi dalam forum yang sama.
Untuk yang mudik pun, lanjut Budi, pemerintah akan berikan protokol transportasi yang bisa menyulitkan mudik, sehingga diharapkan masyarakat dengan sendirinya akan enggan untuk melakukan mudik.
"Kami telah siapkan bagi siapa saja yang ingin mudik harus melalui prosedur dan SOP, jadi meskipun boleh, tetapi akan tetap dipersulit," pungkas Budi.
"Hingga kini dengan rapat Kemenko Maritim, jika perkembangan COVID-19 semakin banyak atau dinamikanya berat sekali, bisa saja akan ada larangan (mudik). Tapi sampai saat ini, keputusan terkait mudik berupa imbauan saja, belum ada pelarangan," ungkap Budi dalam forum yang sama.
Untuk yang mudik pun, lanjut Budi, pemerintah akan berikan protokol transportasi yang bisa menyulitkan mudik, sehingga diharapkan masyarakat dengan sendirinya akan enggan untuk melakukan mudik.
"Kami telah siapkan bagi siapa saja yang ingin mudik harus melalui prosedur dan SOP, jadi meskipun boleh, tetapi akan tetap dipersulit," pungkas Budi.
