Sekda Indramayu Sebut Pembangunan Embarkasi Sudah Persetujuan Kemenag RI

Indramayu - Pembangunan embarkasi haji di Kabupaten Indramayu sudah positif dan mestinya tidak diperdebatkan lagi. Sekda Indramayu H Ahmad Bahtiar SH mengatakan rencana pembangunan embarkasi haji di wilayahnya sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Prof Dr Nizar MA saat berkunjung ke Kabupaten Indramayu, 28 Mei 2018.

Selain itu, saat Ahmad Heryawan menjadi gubernur, juga setuju pembangunan embarkasi haji di Indramayu dan siap untuk membantu. “Pak Dirjen PHU sendiri sudah setuju, dan sudah datang langsung ke Indramayu untuk mengecek lokasi. Begitu juga pak gubernur setuju. Kalau sekarang ada daerah lain yang kepingin, sudah terlambat. Silakan tanya langsung ke pusat,” kata Bahtiar, usai menghadiri sidang paripurna DPRD Indramayu, Rabu (20/2).

Selain itu, tambah Bahtiar, proses hibah tanah juga sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan saja. “Indramayu kan hanya menyediakan lahan, dan sudah siap. Jadi sekarang tinggal menunggu proses pembangunan yang langsung dibiayai pemerintah pusat,” tegas Bahtiar.Dirjen PHU Kemenag Prof Dr Nizar MA saat berkunjung ke Indramayu secara tegas menyatakan kalau Indramayu sangat layak dan siap dibangun embarkasi. “Kabupaten Indramayu sangat layak dan siap untuk dibangun embarkasi haji untuk proses penyelenggaraan haji di Indonesia,” kata Nizar saat itu.

Sebagaimana diberitakan, peninjauan lokasi merupakan tindak lanjut atas usulan dari Bupati Indramayu yang telah melakukan ekspose usulan pembangunan embarkadi haji di Kabupaten Indramayu pada tanggal 14 Mei 2018 lalu. “Setelah adanya usulan dari Pemkab Indramayu dan telah adanya ekspose, sekarang kita tinjau langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan lokasi yang dimaksud,” tegas Nizar saat kunjungan.

Nizar menambahkan, selama ini jamaah haji dari Jawa Barat menggunakan embarkasi haji Bekasi. Di tempat tersebut terlalu jauh dengan cakupan kabupaten/kota di Jawa Barat, maka dengan adanya embarkasi haji kabupaten/kota dari Jawa Barat bagian timur bisa menggunakan embarkasi di Indramayu. Ditambah pula dengan pesisir utara Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, Pekalongan, dan lainnya.

“Kabupaten Indramayu sudah cukup siap karena telah memiliki tanah milik Pemkab indramayu seluas 7 hektare. Kita tinggal tambah kekurangannya sekitar 3 hekar lagi. Kita akan bangun setara hotel bintang 3 dan ini bukan hanya untuk embarkasi haji tapi bisa juga digunakan untuk kegiatan diklat dan lainnya,” katanya.

Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan juga mendukung Indramayu untuk memiliki embarkasi haji pasca diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Bahkan sudah disiapkan anggaran bantuan provinsi (banprov). “Kami siap bantu untuk embarkasi Rp30 miliar. Bahkan mudah-mudahan bisa Rp50 miliar,” kata Ahmad Heryawan saat peresmian Masjid Islamic Center Syekh Abdul Manan Indramayu, waktu lalu.

Aher mengatakan, pihaknya mendukung Indramayu untuk memiliki embarkasi, karena dinilai paling serius. Selain sudah melakukan ekspose, Indramayu juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan embarkasi tersebut. “Indramayu ini luar biasa. Begitu BIJB selesai, langsung bergerak untuk bisa membangun embarkasi haji,” tandas Aher.

Bupati Indramayu Drs H Supendi MSi mengatakan pembangunan embarkasi haji di Kabupaten Indramayu sudah positif, karena lokasinya cukup dekat dengan Bandara Kertajati Majalengka. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan seluas 7 hektar dan proses hibah sudah selesai. “Kita sudah sediakan lahan di Lohbener. Bahkan proses hibah tanah ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agama juga sudah selesai. Rencananya tahun 2019 ini diharapkan sudah mulai digarap,” kata Supendi.

Sebelumnya, Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menyatakan kekecewaannya jika akhirnya embarkasi haji jadi dibangun di Indramayu. Menurut Karna, Kemenag perlu melakukan pengkajian lagi terhadap beberapa aspek pembangunan embarkasi.

“Misalnya terkait efisiensi waktu. Kenapa harus dibangun di Indramayu? Kalau ada jamaah haji orang Tasik, masa harus melewati bandara kemudian balik lagi ke Majalengka,” ujar Karna kepada wartawan usai Konfercabsus PDIP di halaman gedung DPC PDIP Majalengka, Selasa (19/2).

Ia berharap Kemenag tidak mencari alasan lain tentang rencana tersebut. Jika sebelumnya ada penolakan atau tidak ada persetujuan dari Pemkab Majalengka, lanjut Karna, mungkin karena belum memiliki kesiapan. “Tetapi itu kan dulu dan saya tidak tahu. Sekarang kan bupatinya baru,” lanjut Karna.

Karna yang pernah menjadi Wabup Majalengka dua periode itu mengaku akan menelusuri kepastian rencana pembangunan tersebut. Ketika Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Ahmad Heryawan, sudah disebutkan jika embarkasi haji bakal dibangun di Kabupaten Indramayu dengan anggaran Rp30 miliar. Namun Karna menduga ada alasan lain pembangunan embarkasi di Kabupaten Indramayu.

Kalaupun itu terjadi, lanjut Karna, keberadaan embarkasi di Indramayu sangat tidak efisien. Untuk itu pihaknya akan berupaya mengingatkan Kemenag. Idealnya, kata ia, untuk jamaah dari wilayah timur seperti Semarang, Tegal, Brebes, Banjar,  dan Ciamis, embarkasi harus berada di Majalengka.

“Jadi kalau jamaah itu harus balik lagi dari Indramayu lalu ke Bandara Kertajati, apa efisien? Saya melihatnya soal itu, dan bukan unsur politik. Ketika para jamaah haji datang ke Bandara Kertajati justru diangkut dulu ke Indramayu dan harus balik lagi ke Majalengka,” imbuhnya.

Pemkab Majalengka, sambung Karna, sudah menyiapkan alokasi tanah seluas 10 hektare. Orang nomor satu di Kabupaten Majalengka ini sudah menyampaikan surat permohonan pada Kemenag RI, meski informasinya, Indramayu sudah mengajukan permohonan terlebih dulu. “Sekarang sudah siap. Didukung dengan Masjid Al Jabar yang lokasinya berdekatan. Sehingga dinilai realistis dan efisien jika dibangun di Babakan, Kecamatan Kertajati, dengan jarak ke bandara hanya sekitar 1 kilometer saja,” ucapnya.

Disebutkan Karna, Kabupaten Indramayu memang telah menawarkan tempat di tiga titik lokasi. Namun pihaknya meyakini pembangunan itu belum final. “Seharusnya pihak berkepentingan itu menyerahkan kepada sistem yang ada,” pungkas Karna. (oet/ono)