DANREM 063 /SGJ : Tindak Tegas Mafia Beras dan Pupuk
Indramayu - Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 063 Sunan Gunung Jati (SGJ) Cirebon, Kolonel Inf Sutjipto, meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar melakukan pengawasan kepada sejumlah gudang beras di Kabupaten Indramayu.
Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas, bila ada indikasi penimbunan beras yang dilakukan oleh mafia di lapangan. Sebab, dalam beberapa minggu ini harga beras di lapangan terus melambung tinggi.
“Tindak tegas kepada mereka yang sengaja melakukan penimbunan beras. Masyarakat jangan takut dan segera melapor kepada petugas,” tegas Sutjipto, di hadapan ribuan undangan dalam acara silaturahmi dengan seluruh tokoh agama, masyarakat, kuwu, camat, OPD dan unsur pimpinan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).
Dalam kesempatan itu juga digelar dialog interaktif antara masyarakat dengan unsur pimpinan dari FKPD di antaranya Bupati Hj Anna Sophanah, Kepala Kejaksaan Negeri Dedy Koesnomo SH MH, Kapolres AKBP Wijonarko SIK MSI dan Komandan Kodim 0616 Letkol Zaenudin SH MHum. Mereka sepakat untuk melakukan tindakan tegas kepada para mafia yang sengaja melakukan penimbunan beras.
Sutjipto menegaskan, masyarakat yang berada di wilayah Ciayumajakuning merupakan daerah agraris atau pertanian sehingga tidak pantas kalau sampai terjadi kelangkaan beras. Di Kabupaten Indramayu sendiri tergolong sebagai daerah lumbung padi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya.
Namun demikian, masyarakat di Kota Mangga juga perlu waspada karena bisa saja kelangkaan beras terjadi akibat permainan tengkulak supaya harga beras terus mengalami kenaikan. “Yang jelas kita sudah mengintruksikan kepada seluruh anggota Babinsa agar memantau gudang beras. Ada gudangan yang mencurigakan segera melapor dan nanti kita bersama polisi akan melakukan sweeping,” terangnya.
Ditambahkan Sutjipto, dalam menyukseskan program Ketahanan Pangan Nasional, anggota TNI harus berada di tengah masyarakat dalam rangka membantu percepatan musim tanam. Anggota Babinsa itu dituntut aktif dalam menampung keinginan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Bidang pertanian, menjadi produk unggulan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan beras di lapangan.
Di samping itu petani harus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di tengah masyarakat. Sebab, keberadaan pupuk di lapangan mulai sulit di dapat para kelompok tani. Hal menjadi persoalan besar yang harus segera ditanggulangi secepatnya.
Kelangkaan pupuk, kata dia, itu sangat berdampak besar pada peningkatan produksi beras. Oleh karenanya anggota Babinsa juga dituntut untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di lapangan. “Pelaku penimbun pupuk juga harus ditindak tegas dan harus dipidanakan,” tegasnya.
Penulis:Dun
Sumber: Radar Cirebon